Library Committee Sebagai Cermin Kehidupan Demokrasi
di Perguruan Tinggi
Oleh : Oky Widyanarko*)
Istilah Library Committee mungkin terasa asing terdengar di telinga orang-orang Indonesia sekalipun profesi mereka sebagai pustakawan, pekerja perpustakaan atau orang-orang yang bekerja dalam dunia kepustakaan. Semua Ini tidak terlepas dari budaya organisasi perpustakaan di tanah air kita yang masih kental dengan nuansa birokratis dan sentralistik. Birokratis karena semua aturan manajemen telah diatur dengan berbagai peraturan yang kaku dan melalui proses yang panjang dari hulu ke hilir. Sedangkan sentralisasi artinya semua kendali kontrol berpusat pada sebuah top manajemen. Perpustakaan akan kelihatan kaku dan tidak dinamis. Tapi begitulah kenyataannya di negara ini, hampir semua perpustakaan mempunyai budaya organisasi seperti itu, tidak terkecuali di perguruan tinggi yang selama ini selalu didengung-dengungkan sebagai dunia kebebasan berpikir dan berpendapat.
Library Committee dan Budaya Demokrasi
Disamping kentalnya pengaruh birokrasi di perguruan tinggi, belum populernya wacana “ Library Committee” di Indonesia juga disebabkan belum adanya aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya di lapangan. UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan hanya menyinggung masalah Dewan Penasehat, sedang implementasinya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) masih dibuat.Sebenarnya wacana komite perpustakaan bisa diaplikasikan dalam dunia kampus perguruan tinggi seiring berkembangnya iklim demokrasi di Indonesia. Bukankah selama ini dalam dunia kemahasiswaan di perguruan tinggi telah dikenal sebutan pimpinan universitas dan senat universitas sebagai penyeimbang seiring berlakunya Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, badan ekseskutif mahasiswa dan badan perwakilan mahasiswa sebagai badan legislatifnya dengan diberlakukannya Kepmendiknas No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan. Tapi untuk lembaga seperti perpustakaan hal itu belum ada. Tapi jika kita melihat di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia, Library Committee dibentuk karena beberapa alasan misalnya demokrasi , desentralisasi dan profesionalisme kerja. Demokrasi karena sebuah organisasi perlu dinilai akuntabilitasnya oleh publik, dievaluasi kinerjanya, diawasi penggunaan anggarannya dan diberi masukan agar dapat berkembang lebih baik. Tentu semua itu dapat dilakukan dengan objektif jika ada badan pendamping, badan pengawas, badan penasehat atau apa saja namanya. Sebagai contoh Australia memiliki Undang-Undang Perpustakaan Nasional Tahun 1960 yang di dalamnya menyebutkan bahwa perpustakaan adalah sebuah body corporate (usaha bersama, sebagai lawan dari milik pribadi). Sebagai usaha bersama, maka perpustakaan terkena Commonwealth Authorities and Companies Act 1997 (perundangan tentang badan usaha) menyangkut kewenangan, akuntabilitas, pendanaan, maupun perilaku pegawainya, sehingga ibarat perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh beberapa stakeholder maka jajaran direksi perlu dinilai kinerjanya oleh komisaris. Komisaris inilah yang berwenang melakukan pengawasan. Jika direksi yang dimaksudkan adalah jajaran pengelola perpustakan seperti direktur atau kepala perpustakaan, para manajer atau kepala bagian dan di jajaran paling bawah adalah staf perpustakaan yang terbagi menjadi pustakawan dan pekerja perpustakaan, maka yang dimaksud dengan komisaris disini adalah “library committee” atau komite perpustakaan.
Apa itu Library Committee
Library Committee adalah sebuah organisasi di luar struktur perpustakaan yang dibentuk dengan beberapa tujuan antara lain sebagai institusi yang berhak melakukan penilaian akuntablitas sebuah perpustakaan, pengawasan, memberi nasehat atau masukan kepada perpustakaan, media komunikasi dan pertukaran informasi antara perpustakaan dan pengguna (user). Komite ini dapat dibentuk langsung oleh pimpinan universitas (Rektor dan jajarannya) atau dibentuk dengan kesepakatan senat universitas. Umumnya komite perpustakaan di perguruan tinggi dibatasi masa kerjanya misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Anggotanya terdiri dari perwakilan departemen yang ada di perguruan tinggi misalnya perwakilan dari fakultas, sub sistem administrasi, perwakilan mahasiswa, perwakilan peneliti dan perwakilan dari perpustakaan itu sendiri. Orang-orang yang duduk dalam komite ini mempunyai agenda pertemuan rutin yang telah direncanakan misalnya dua kali dalam setahun, tiga kali dalam setahun atau lebih. Kemudian mereka dapat membuat report atau laporan yang disampaikan kepada pimpinan perpustakaan dan sebagai tembusan disampaikan kepada pimpinan universitas. Beberapa Komite Perpustakaan Universitas di Amerika Serikat seperti komite perpustakaan University of California, San Diego bahkan harus memberi laporan pertanggungjawaban seberapa jauh akuntabilitas perpustakaan kepada senat universitas.
Apakah Ubaya Perlu Library Committee ?
Oleh karena berbagai alasan seperti yang penulis kemukakan di atas maka sangat sulit menemukan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki konsep library committee. Tapi sebaliknya akan lebih mudah menemukan contoh konsep ini di negara Amerika Serikat atau beberapa negara di eropa. Beberapa perguruan tinggi di AS, Inggris dan Australia telah sejak lama menerapkan konsep library committee berdampingan dengan perpustakaan misalnya The University of York, University of Iowa, Harvard of Univesity, UCLA, Illinois Urban Champaign of University, University of California, Berkeley , University of Queensland (Australia) dan Monash of University. Dengan dewasanya kehidupan demokrasi di kampus-kampus universitas di Amerika Serikat , Eropa dan Australia, penerapan konsep library committee selama ini tidak menimbulkan masalah bagi perpustakaan , keduanya dapat hidup berdampingan saling mendukung dan menguntungkan.Bagaimana dengan Universitas Surabaya (Ubaya), siapkah untuk berdemokrasi dalam bentuk wacana baru yaitu komite perpustakaan. Universitas Surabaya (Ubaya) sebagai universitas yang multikultural perlu mengkaji wacana tersebut. Ubaya bahkan bisa menjadi pelopor dalam aplikasinya. Semua itu dapat terlaksana jika Ubaya mempunyai komitmen dengan merubah budaya organisasi yang cenderung masih birokratis agar lebih demokratis. Komitmen perlu dilandasi dengan membuat aturan yang formal atau berlandaskan payung hukum yang kuat. Tak terkecuali dalam bidang perpustakaan dan kepustakawanan.Seperti apa implementasinya, mari kita mulai dari sebuah Statuta yang lebih mencerminkan kehidupan demokratis semua bidang di kampus.
Daftar Pustaka
Arifiyadi, Teguh, Birokrasi, Jakarta : 1991
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendidikan Tinggi, http://www.unissula.ac.id/perundang_undangan.php, akses tanggal 15 Pebruari 2008
Kepmendikbud No. 155/u/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi, www.dikti.go.id/Archieve2007/peraturan.htm-21k, akses tanggal 15 Pebruari 2008
Library Advisory Committee University, http://www.committees.iastate.edu/comm-info.php?id=66, akses tanggal 15 Pebruari 2008
Library Committee, http://www.uq.edu.au/academic-board/index.html?page=14556, akses tanggal 15 Pebruari 2008
Library Committee, http://www-senate.ucsd.edu/committees/library.htm, akses tanggal 15 Pebruari 2008
Library Committee, http://www.balamand.edu.lb/ENGLISH/Library/aboutlc.html, akses tanggal 11 Pebruari 2008
Library Committee, http://library.aup.fr/libcom/clibcom.htm, akses tanggal 12 Pebruari 2008
Library Committee and Departmental Library Representatives, http://www.york.ac.uk/library/aboutus/libcom.htm, akses tanggal 11 Pebruari 2008
General Library Committee , http://lwww.lib.monash.edu.au/glc/, akses tanggal 11 Pebruari 2008
University Library Committee, http://www.lib.utexas.edu/vprovost/meetings/ulcminutes/ulc index.html., akses tanggal 11 Pebruari 2008
University Senate Library Committee, http://www.lib.ndsu.nodak.edu/about us/senate/, akses tanggal 11 Pebruari 2008
SALIM, Peter dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi pertama, Jakarta : Modern English Press, 1991
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan, akses tanggal, akses tanggal 12 Januari 2008
Oky Widyanarko
Pustakawan Universitas Surabaya, email.oky@ubaya.ac.id